Kepala Bappenas: BBM Diusulkan Naik Tiap Bulan Tahun 2009

Kepala Bappenas: BBM Diusulkan Naik Tiap Bulan Tahun 2009

Suara Islam

Wednesday, 18 June 2008

Suara-Islam Online–Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merekomendasikan menaikkan harga BBM naik lima persen per bulan tahun 2009. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, langkah ini perlu untuk mengurangi defisit APBN 2009 karena Pemerintah sendiri mengalami kesulitan mendanai defisit sebesar 83 koma 5 trilyun tersebut. Paskah Suzetta mengatakan upaya pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga negara juga sulit dilakukan karena yang tersisa saat ini tinggal komponen utama seperti pembayaran gaji dan biaya rutin. Satu-satunya cara, menurut Paskah, adalah kembali mengurangi subsidi BBM, yang diusulkan dilakukan secara bertahap. Usul Bappenas ini diajukan jika harga minyak lebih dari 120 dolar per barel. Paskah mengakan jika kebijakan pengurangan subsidi bertahap ini diterapkan subsidi pemerintah untuk BBM tetap bertahan di angka Rp 132,1 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah berkali-kali menaikkan harga BBM. Terakhir, di akhir Mei 2008 lalu, kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen. Dengan kenaikan harga BBM ini penderitaan rakyat semakin menjadi. Banyak pakar yang menyatakan bahwa alasan pemerintah menaikkan harga BBM ini hanyalah dalih untuk melayanikepentingan perusahaan asing sambil melepaskan diri dari kewajibannya mengurusi rakyat. [im/www.suara-islam.com]

HPH Hanya Dimiliki 20 Konglomerat

HPH Hanya Dimiliki 20 Konglomerat
Selasa, 17 Juni 2008 | 16:44 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Hutan tropis di Indonesia sejak 1997-2000 mengalami proses pengurangan atau deforestri 2,83 juta hektar per tahun. Ironisnya, setelah dikelompokkan, jumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ternyata hanya dimiliki sekitar 20 konglomerat kehutanan.

“Artinya, setiap konglomerat menguasai sumberdaya hutan untuk dieksploitasi lebih dari satu juta hektar,” kata H San Afri Awang saat menyampaikan pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat UGM, Selasa, (17/6). Ketua Jurusan Manajemen Hutan ini menyampaikan pidato berjudul “Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Hutan Berbasis Masyarakat”.

Pemberian izin bagi pemegang HPH pada era Orde Baru, menurut San Afri, menjadi babak baru sistem eksploitasi hutan alam tropika di luar Jawa yang dimulai secara menyeluruh pada 1968. Sampai tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai sekitar 600 unit dengan area hutan produksi seluas 64 juta hektar.

Bertambahnya jumlah unit HPH yang beroperasi di Indonesia, maka jumlah kayu yang ditebang juga meningkat. Ia memaparkan, pada periode 1960-1965 sebanyak 2,5 juta m3 log ditebang, 1970 sebanyak 10 juta m3 log, dan 1987 mencapai 26 juta m3 log. Pada 2007, penebangan kayu yang diperbolehkan dari hutan tropis sekitar 9 juta m3.

“Dengan gambaran seperti itu, deforestri dan degradasi hutan tak dapat dihindarkan karena pemerintah memerlukan devisa untuk pembangunan nasional,” ujar San Afri. Bernarda Rurit

Oo… Ternyata Pemerintah Berbohong…

Pemerintah selama ini menyatakan kita net impor sehingga dampak kenaikan harga minyak mentah dunia berakibat pada bertambahnya beban subsidi. Bahkan beberapa waktu yang lalu presiden SBY mengatakan mempertimbangkan agar Indonesia keluar dari OPEC dengan alasan produksi minyak Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak nasional lagi. Benarkah? Teryata data dari Departemen ESDM berikut menunjukan sebaliknya. Pemerintah berbohong? Untuk apa berbohong?